RUU HALAL : Sertifikasi Halal, Pemerintah atau LPPOM MUI?

Oleh:

Dwi Purnomo

Kandidat Doktor Teknologi Industrri Pertanian IPB

Dalam Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dimungkinkan bahwa peran dan wewenang LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal selama ini tereliminasi. Sebab dalam yang kini tengah digodok DPR menyebutkan bahwa pemerintah akan mengambil alih proses sertifikasi halal.

Dari sudut religius, RUU Jaminan Halal ini adalah perlindungan bagi konsumen khususnya umat muslim yang mencerminkan aspirasi dari umat dan juga produsen, lebih jauh RUU Jaminan Halal harus memberikan kontribusi terhadap daya dukung pengembangan bisnis halal serta mendukung daya saing produk halal nasional.

Jika menilik perkembangan produk halal global, halal bukan lagi menjadi kepentingan sepihak agama tertentu, namun kini produk halal berkembang menjadi patok duga mutu tertinggi, karena selain memberikan ketentraman bagi umat muslim yang mengkonsumsi atau menggunakannya, produk halal pun menjadi jaminan keamanan produk karena mutunya terjamin melalui proses sertifikasi yang didalamnya mencakup jaminanan keamanan dari pemilihan bahan baku, proses produksi, transportasi hingga siap dihunakan.

Dari sudut pandang pengusaha, pada umunya pengusaha menghendaki proses sertifikasi halal tetap dipegang oleh MUI, bukan pemerintah. Selama ini terbukti LPPOM MUI berupaya menjadi lembaqga profesional dan memiliki kompetensi sebagai lembaga sertifikasi halal yang baik menyangkut standarisasi proses sertifikasi halal dan sanggup menjaga rahasia formula perusahaan yang sifatnya confidential. Selain itu LPPOM MUI, telah memiliki struktur yang kuat dalam hal pengawasan produk halal melalui Sistem Jaminan Halal yang batu saja dibelakukan tahun lalu, dan ini merupakan perkembangan yang sangat baik.

RUU Jaminan Halal yang menunjuk pemerintah sebagai lembaga sertifikasi halal tentunya akan berimbas pada timbulnya ekonomi biaya tinggi dan lemahnya pengawasan karena secra struktur kelembagaannya tidak kuat.

Kewenangan tetap berada di LPPOM MUI pada dasarnya bukan tidak beralasan. Jika kita melakukan studi kebeberapa negara ASEAN yang merupakan motor-motor penggerak industri halal global seperti Malaysia dan Thailand, proses sertifikasi tidak dilakukan oleh pemerintah, namun pemerintak memiliki komitmen yang jelas dalam medukung pengembangan produk halal dengan memberikan fasilitas yang memadai.

DI Malaysia, pemerintahannya memberikan dukungan penuh dalam mengembangkan sertifikasi halal pada produk dan jasanya pada suatu lembaga bernama Halal Industry Development Corporation (HDC), yang didirikan untuk mengembangkan sektor halal secara menyeluruh. HDC diberikan mandat oleh pemerintah Malaysia untuk proses sertifikasi halal dan mengembangankan industri halal yang dapat bersaing secara global, dan memberikan fasilitas dan dukungan penuh dalam operasionalnya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan  yang baik. Sebelumnya HDC mengambil alih peranan Divisi  Halal Hub JAKIM atau kementrian Agama Islam Malaysia.

Sementara yang terjadi di Thailand, mekipun muslim merupakan minoritas terbesar dinegara ini namun industri halal Thailand berkembang dengan pesat. Lembaga yang menangani sertifikasi produk halal adalah The Central Islamic Committee of Thailand (CICOT), lembaga non pemerintah yang mengeluarkan regulasi bagi sertifikasi secara nasional. Peranan pemerintah adalah mendukung lembaga ini dengan menyiapkan strategi untuk mengembangkan pusat kegiatan pangan halal (halal hub) di bagian selatan negeri ini. Peranan pemerintah disini juga tidak berambisi mengambil alih proses sertifikasi, namun dengan menyediakan dukungan finansial dalam mengembangakan sistem Halal-HACCP. Yang menarik dari dari Thailand juga adalah mensponsori  The Institute for Halal Food Standard of Thailand dibawah supervsi CICOT, juga memberikan hibah bagi pengembangan Pusat Laboratorium dan Informasi Sains bagi Pengembangan Pangan Halal (CELSIC) di Chulalongkorn University, Bangkok.

Bercermin pada kedua negara yang sukses dalam pengembangan produk halalnya dan proses sertifikasinya, maka selayaknya dapat diambil kesimpulan bahwa peranan pemerintah dalam pengembangan produk halal dan proses sertifikasinya hanyalah sebagai regulator yang juga memfasilitasi pengembangannya bukan juga terjun kedalamnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s