Ketika ”Perikemanunisaan” Hewan Dipertanyakan Asing

Dwi Purnomo

Kadidat Doktor IPB, pengajar di FTIP UNPAD

Pemberitaan di televisi Australia mengenai perlakuan buruk yang terjadi di sebelas rumah potong di Indonesia yang berkembangan menjadi polemik internasional beberapa hari ini dan bahkan pemberitaan ini juga ditayangkan CNN dan diberitakan media secara internasional membuat gempar masyarakat Australia dan Internasional. Pemberitaan menegnai penghentian ekspor sapi  hidup ke Indonesia karena Indonesia dinilai tidak memperlakukan hewan terutama sapi dengan sangat biadab.

Australia, secara resmi menuntut agar praktek-praktek penganiayaan terhadap hewan terutama sapi potong segera dihentikan. Menurutnya, praktek-praktek tersebut dinilai keji dan tidak bermartabat. Sementara di Australia yang merupakan negara produsen sapi penting dunia telah lama mempraktekan pemotongan yang sangat maju, modern  dan memperhatikan kesejahteraan hewan yang akan disembelih dengan sanat cermat.

Perlu diketahui publik Indonesia, bahwa pemotongan hewan di Australia pada umumnya telah mendapatkan sertifikasi halal baik dari lembaga sertifikasi halal di Indonesia atau dari negara-negara yang memprasyaratkan halal sebagai salah satu yang harus dipenuhi untuk proses impornya. Sertifikasi halal dilakukan langsung oleh lembaga sertifikasi halal baik itu dari Indonesia atau dari negara lain terhadap perusahaan-perusahaan pemotongan hewan di beberapa negara termasuk Australia yang juga merupakan bentuk kontrol atas daging impor yang dilakukan Indonesia.

Pemenuhan ketentuan halal oleh produsen halal Australia dan negara-negara lain ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan konsumen muslim atas daging yang harus dijamin kehalalannya. Lebih dari itu, Motivasi ekonomi membawa Australia mau tidak mau harus melakukan sertifikasi halal atas produk dagingnya yang dimasukkan ke Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat menggiurkan potensi pasarnya daging sapinya, mengingat jumlah penduduk yang sangat besar dan tidak mungkin untuk dilewatkan secara bisnis selain karena Indonesia tidak mampu mengembangkan industri ternak sapinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

Secara nyata, di dunia internasional produsen daging halal adalah negara-negara yang  notabene berpenduduk mayoritas  non muslim. Mereka telah dengan jeli menghitung potensi pasar halal yang besar, termasuk daging. Oleh karena itu, atas motovasi itu, negara-negara produsen ini telah banyak mempraktekan syariat islam dalam penyembelihan hewan secara Islam, termasuk Australia.

Dalam Islam,  konsep halal tidak hanya hewan harus dipotong secara Islam, namun juga menyangkut pada perlakuan yang baik dan layak terhadap hewan hidup yang akan disembelih. Perlakuan itu berupa menempatkannya pada tempat yang bersih, cukup luas, dibersihkan  secara rutin, diberi pakan yang juga halal dan memadai, harus dalam konsisi sehat, disembelih oleh seorang muslim  dengan cara yang menimbulkan rasa sakit yang paling minimal bagi hewan selama penyembelihannya.

Praktek-praktek yang sesuai standar tersebutlah yang biasanya menjadi syarat suatu pemotongan hewan mendapatkan sertifikat halal dari lembaga sertifkasi. Ironisnya, meski Indonesia menerapkan standar halal atas produk daging yang diimpornya, masih terdapat tempat-tempat pemotongan hewan di dalam negeri Indonesia yang terlepas kontrolnya dari pemerintah dengan melakukan pemotongan hewan yang keji dan  tidak mengindahkan kaidah halal dan standar pemotongan hewan yang berlaku.

Selama ini beberapa rumah-rumah penyembelihan hewan di Indonesia yang bahkan memiliki kapasitas cukup besar tampak kurang pengawasan dari pemerintah. Bisa jadi kurangnya pengawasan ini dikarenakan permasalah pengeloaan rumah pemotongan hewan pada umumnya lebih banyak diserahkan pengelolaannya pada pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan dalam pengawasan.  Di daerah, yang terjadi adalah ekploitasi atas rumah-rumah pemotongan hewan demi kepentingan pendapatan daerah tanpa memikirkan teknis dan standar operasional pemotongan yang benar. Kemampuan pengawasan yang berbeda-beda ditiap daerah juga disinyalir manjadi penyebab banyaknya praktek-praktek yang tidak memenuhi standar penyembelihan hewan, apalagi mendapatkan serrtifikat halal.

Jika praktek-praktek ini terus berlangsung, dapat dibayangkan selain mengakibatkan daging yang dihasilkan akan berstatus haram karena tidak sesuai syariah dalam memperlakukannya, juga dampak-dampak kerugian masyarakat serta perdagangan internasional akan muncul seperti halnya terjadi saat ini ketika praktek-praktek keji tersebut tercium oleh mancanegara.

Indonesia dikenal dengan advokasinya yang luas dan gencar ditingkat internasional mengenai standarisasi halal yang dilakukan oleh LPPO-MUI yang notabene bukan bagian dari pemerintah. Sayangnya advokasi yang gaungnya terdengar hingga tingkat internasional ini tidak dibantu oleh kewenangan pemerintah pusat hingga daerah untuk membangun kesadaran secara sunguh-sungguh akan praktek-praktek industri yang memenuhi aspek-aspek jaminan halal sebagai perlindungan konsumen dan jaminan kualitas produk yang dihasilkannya.

Kasus ini menjadi bukti nyata usaha keras LPPOM-MUI dalam menyebarkan gaung penyadaran standar halal secara mendunia kurang ditindaklanjuti oleh komitmen kuat pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk membantu menumbuhkembangkan kesadaran akan parkatek-praktek halal yang diperlu dipahami semua pemangku kepentingan.

Dalam kasus penayangan kekerasan terhadap hewan-hewan potong terutama sapi di Indonesia yang di media internasional, mengundang reaksi keras masyarakat dan pemerintah Australia dan Internasional -terlepas dari maksud-maksud politik Australia yang memang selama ini selalu hanya menyoroti hal-hal negatif yang terjadi di Indonesia- kejadian ini menjadi tamparan keras bagi Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, pelopor sertifikasi halal di dunia dan sebagai negara yang menpersyaratkan produk daging impor untuk memiliki sertifikasi halal. Hal ini menjadi terasa sangat menyedihkan ketika Australia dan masyarakat Internasional mempertanyakan bagaimana mungkin negara yang mempersyaratkan standar halal pada negara lain tidak menerapkannya di negerinya sendiri.

One thought on “Ketika ”Perikemanunisaan” Hewan Dipertanyakan Asing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s