Impor Pangan yang Mencemaskan (Sumber : Koran Jakarta)

Tulisan ini saya ambil dari Koran Jakarta, sebuah tulisan yang juga ada pada Koran Kompas edisi hari ini dimana menggambarkan kegaaluan kita terhadap kebijakan pemerintah yang dipertanyakan keberpihakannya terhadap pelaku-pelaku pertanian, petani dan penggiat pangan dalam negeri. Dikala kebijakan antarkementrian begitu bertabrakan dan tidak mendukung satu sama lain, tidak ada kesamaan tujuan, sebenarnya pembangunan pangan kita mengarah kemana? hanya tujuan-tujuan jangka pendek yang merugikan dengan sistematika kebijakan yang salah dan meprihatinkan.

Mari kita simak tulisan ini yang saya ambil dari sebuah artikel yang menarik dari Koran Jakarta  berikut ini:

Impor Pangan yang Mencemaskan

KORAN JAKARTA

kernelsDalam kasus beras misalnya, kebijakan yang ada, terutama kebijakan perdagangan, tidak hanya bersifat anomali tapi juga lebih pro-impor
Dalam pelbagai diskusi dengan sejumlah elemen penggerak akar rumput, saya sering ditanya bagaimana kondisi pertanian pangan Indonesia. Saya jawab, secara agregat kinerja sektor pertanian menggembirakan. Selama puluhan tahun, neraca perdagangan pertanian selalu surplus.

Tahun lalu nilainya 18,537 miliar dollar AS atau 166,83 triliun rupiah (kurs 9.000 rupiah per dollar AS). Surplus terjadi karena membaiknya kinerja subsektor perkebunan, terutama kelapa sawit. Sebaliknya, neraca subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, negatif.

Kinerja ketiga subsektor jauh dari menggembirakan. Dari ketiganya, defi sit paling mencemaskan terjadi di subsektor tanaman pangan dan peternakan. Tahun 2009, defisit terbesar terjadi di subsektor tanaman pangan. Tapi 2010, dengan defi sit 3,505 miliar dollar AS, peternakan menggeser posisi subsektor tanaman pangan (3,416 miliar dollar AS).

Jadi, di luar impor hortikultura, impor pangan dan produk peternakan justru paling mencemaskan. Tahun lalu, defi sit subsektor hortikultura 1,197 miliar dollar AS. Kalau pun sampai Oktober ini impor komoditas hortikultura dan produk olahannya menjadi 17,6 triliun rupiah (naik 36 persen dari periode yang sama tahun lalu (Kompas (5/12), nilainya tak akan melampaui impor subsektor tanaman pangan atau peternakan. Tahun ini, impor pangan tetap mengalir deras.

Pada semester I 2011 (BPS), impor pangan mencapai 6,35 miliar dollar AS, naik 18,7 persen dari periode yang sama di tahun lalu (5,35 miliar dollar AS). Impor meliputi beras, kedelai, jagung, biji gandum, tepung terigu, gula pasir, gula tebu, daging, mentega, minyak goreng, susu, telur unggas, kelapa, kelapa sawit, lada, kopi, cengkeh, kakao, cabe kering, tembakau dan bawang merah.

Melihat cakupannya, betapa luasnya komoditas pangan impor kita. Tanpa kita sadari, negeri agraris yang diklaim kaya sumber daya alam ini ternyata pangannya tergantung impor. Padahal, dari sisi produksi, Indonesia merupakan salah negara penghasil sejumlah pangan utama dunia. Untuk peringkat 1-5 dunia, cakupannya meliputi cengkeh (nomor 1 dunia), kelapa sawit (1), palm kernel (1), kapuk randu dan kapuk serat (1), kelapa (1), daun bawang (1), vanili (1), lada (2), karet alam (2), kakao (2), kacang hijau (2), beras (3), pala dan kapulaga (3), gula (3), jahe (3), alpukat (3), telur burung (3), cabe dan paprika (4), papaya (4), kopi (4), singkong (4), mangga, manggis dan jambu (4), bayam (5), tembakau (5), dan kacang mete (5) (http://faostat.fao.org/site/339/default. aspx).

Untuk sejumlah komoditas pangan penting, ketergantungan kita makin akut dan belum ada tanda-tanda membaik. Sampai kini kita belum bisa keluar dari ketergantungan impor susu (70 persen dari kebutuhan), gula (30 persen), garam (50 persen), gandum (100 persen), kedelai (70 persen), daging sapi (30 persen), induk ayam, dan telur.

Impor terjadi karena produksi domestik tidak mencukupi kebutuhan. Menjadi pertanyaan apabila kita mengimpor beras, cengkeh, kelapa sawit, kelapa, lada, pala, karet alam, kopi, dan kakao. Bukankah produksi beras, cengkeh, kelapa sawit, kelapa, lada, pala, karet alam, kopi, dan kakao surplus? Mengapa ada aliran impor dari luar negeri? Mengapa arus impor justru mengalir semakin deras?

Masalahnya tidak pada produksi berlebih atau surplus, tapi pada kebijakan yang tidak memihak. Dalam kasus beras misalnya, kebijakan yang ada, terutama kebijakan perdagangan, tidak hanya bersifat anomali tapi juga lebih pro-impor. Salah satu anomali adalah kebijakan impor beras (lagi), yang tahun ini kuotanya 1,6 juta ton. Baking Background Royalty Free Stock Photo

Meskipun beleid itu dibungkus argumen untuk menambah dan menjaga stok beras nasional, publik, terutama petani, pasti bingung. Sebab, Juli lalu BPS merilis produksi padi pada 2011 diperkirakan mencapai 68 juta ton gabah kering giling (GKG), yang kemudian direvisi menjadi hanya 65,4 juta ton. Dengan rendemen gabah 57 persen dan tingkat konsumsi 139 kg per kapita, masih ada surplus 3-3,5 juta ton beras.

Ini cukup untuk sebulan konsumsi. Jika benar surplus, seharusnya tidak perlu impor beras, seperti periode November 2010 hingga Maret 2011 yang tercatat 1,95 juta ton. Sepanjang tahun 2011, tidak ada laporan ekspor beras. Apakah instrumennya tidak tepat atau basis akademik dan landasan teorinya tidak lagi mutakhir? Atau ada perburuan rente ekonomi superbesar di balik beleid itu? Publik tidak mendapatkan informasi pasti.

Publik justru disuguhi debat kusir komplikasi kebijakan antarsektor: Kementerian Perdagangan vs Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian yakin surplus dan tidak setuju impor beras, tetapi Kementerian Perdagangan bersikap sebaliknya: mendorong impor. Ada apa di balik beleid impor ini? Selain komplikasi kebijakan, pangan impor mengalir deras karena pintu penghalang tak cukup kuat menahan aliran.

Bea masuk misalnya. Dalam kerangka WTO, Indonesia menotifikasi tarif bea masuk impor sejumlah komoditas yang dilindungi. Bea masuk beras, gula, dan susu masing-masing 9 persen-160 persen, 40 persen-95 persen, 40 persen-120 persen. Namun, akibat liberalisasi agresif lewat aneka free trade agreement (FTA), baik bilateral maupun regional, bea masuk beras dan gula hanya 30 persen, dan susu 5 persen.

Bahkan, bea masuk kedelai, dan jagung 0 (nol) persen. Padahal, di WTO bea masuk yang dicatatkan 30 persen-40 persen, dan 9 persen-40 persen. Sebetulnya Indonesia masih memiliki keleluasaan menerapkan bea masuk guna melindungi pasar dan produk petani domestik. Namun, perlindungan itu diobrak-abrik arus liberalisasi lewat berbagai FTA.

Indonesia percaya, perdagangan antarnegara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara lewat spesialisasi komoditas unggul. Itu hanya ada di teori. D a l a m praktiknya, liberalisasi lewat FTA justru berdampak negatif pada pasar domestik.

Ini terjadi karena distorsi harga akibat subsidi oleh negara maju tidak dibahas efektif dalam FTA, termasuk pemaksaan petani miskin untuk mengikuti regulasi ketat sanitary and phytosanitary (UNDP, 2005). Adalah ceroboh mengintegrasikan perekonomian dengan perekonomian global dan regional tanpa banyak berbuat mengintegrasikan perekonomian nasional. Kita telah mengikatkan diri dengan berbagai FTA, tapi integrasi ekonomi nasional tak dibenahi.

Bagaimana mungkin produk kita bisa bersaing jika praktik ekonomi biaya tinggi masih mendera. Bagaimana mungkin produk dari Sumatra Barat bisa bersaing di Jakarta dengan produk serupa dari luar negeri, kalau ongkos angkut dari Padang ke Jakarta 600 dollar AS per kontainer, sedangkan dari Singapura ke Jakarta hanya 185 dollar AS per kontainer.

Bagaimana mungkin jeruk Pontianak bisa bersaing dengan jeruk China, kalau ongkos angkut dari China ke Jakarta lebih murah dari ongkos angkut dari Pontianak ke Jakarta. Pemerintah amat agresif meliberalisasikan pasar dan perekonomian, tapi abai membangun jaring-jaring pengaman pasar. Regulasi Sertifikat Nasional Indonesia (SNI) dan label berbahasa Indonesia misalnya, tak pernah ditegaskan secara rigid dan dengan sanksi tegas.

Rakyat, terutama petani, dibiarkan berjibaku cari selamat sendiri-sendiri. Hasilnya: banjir pangan impor. Ironisnya, barang-barang yang terdesak di pasar domestik adalah hasil produksi dari industri yang sejatinya punya keunggulan komparatif.

Penulis adalah pengamat pertanian

Sumber :  Koran Jakarta 

Tulisan yang sama juga pada Kompas, 2 Januari 2012 ditulis oleh : Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonimi Politik Indonesia (AEPI), Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-2014)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s