LABEL HALAL


Sejalan dengan minat saya terhadap kajian agroindustri halal, saya menemukan tulisan menarik yang ditulis oleh Bapak Rektor UNPAD dalam Blog Prof. Dr. Ganjar Kurnia yang berjudul label halal.
Saya merasa tulisan ini sangat penting bagi pengembangan penyadaran kehalalan produk agroindustri yang kebetulan pada blog ini memuat juga beberapa pemikiran mengenai proses agroindustri dan kaitannya dengan produk halal, sehingga tulisan ini dapat menjadi sudut pandang lain terhadap pentingnya kehalalan produk yang ditinjau dari sudut pandang akademis.
Terdapat beberapa hal yang menarik dari sudut pandang beliau mengenai label halal yang sedianya dapat dilakukan dengan self declare oleh para pelakunya. Berikut saya ambil tulisan beliau yang berjudul Label Halal.

Oleh Ganjar Kurnia

Secara sosiologis urusan halal (dan haram) dapat dikatagorikan sebagai fakta sosial, yaitu suatu cara berprilaku anggota masyarakat yang relatif tetap yang disebabkan oleh adanya tekanan eksternal dan bukan karena manivestasi individualnya. Dalam konteks halal ini, tekanan eksternal tersebut pada awalnya berasal dari ajaran agama yang setelah disosialisasikan dan terinternalisasi di dalam diri masing-masing umatnya dapat menjadi kekuatan menekan yang lebih besar bila dibandingkan dengan tekanan yang berasal dari hasil interaksi sesama anggota masyarakatnya (baca : budaya). Karena seseorang itu tidak hidup di masyarakat yang agamanya selalu sama dan kalaupun agamanya sama, namun karena pengetahuan dan kesadaran keberagamaannya beragam, maka pemaknaan dan prilaku terhadap kehalalan ini dapat menjadi masalah.

Selain daripada itu, faktor ekonomipun seringkali berpengaruh. Suatu produk atau proses produksi yang jelas-jelas diketahui tidak halal, namun karena pertimbangan ekonomi maka ada saja yang terus memproduksi. Sebagai salah satu ritual keagamaan, kedudukan halal ini cukup unik. Berbeda dengan sholat yang tanggung jawabnya berada pada masing-masing individu atau sholat jenazah yang kalau sudah ada yang melaksanakan, yang lainnya tidak wajib melaksanakannya lagi, maka untuk kehalalan, kelalaian memproduksi (sesuatu yang tidak halal) yang dilakukan seseorang dapat mengakibatkan dosa bagi orang lain (walaupun kalau tidak tahu tidak berdosa).

Apabila yang memproduksi itu tahu bahwa yang diproduksinya tidak halal, maka dari sudut pandang agama, dosanya menjadi berlipat-lipat. Pertama dosa untuk dirinya sendiri dan kedua, dosa orang lain (pengguna produk yang dihasilkannya), yang juga harus ditanggungnya. Selain sebagai ritual, kehalalan juga merupakan salah satu simbol keagamaan. Sebagaimana halnya dengan simbol-simbol keagamaan yang lain, maka kehalalan dapat mempengaruhi tingkat kepekaan atau sentimen keagamaan bagi para pemeluknya. Pelanggaran terhadap kehalalan dapat mengakibatkan ketersinggungan rasa keagamaan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan terjadinya keresahan dan bahkan kemarahan massa. Apabila hal itu dilakukan oleh orang yang berbeda agama, persoalannya akan lebih parah lagi.

Selain sebagai ritual, kehalalan juga dapat dipandang sebagai simbol keagamaan. Agar tidak terjadi permasalahan, maka pengetahuan dan pemahaman tentang ritual keagamaan (dalam hal ini kehalalan) dan simbol-simbol keagamaan ini sangat penting bagi siapapun (tidak peduli agamanya apa).

Di sisi lain, fihak konsumenpun perlu pula untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian tentang kehalalan suatu produk. Ketidak tahuan tentang kehalalan suatu produk bisa saja dianggap tidak berdosa namun apabila ketidak tahuan tersebut disebabkan karena tidak ada usaha untuk mengetahuinya (kepedulian), maka pengguna produk tersebut pada dasarnya sudah berbuat dosa.

Self Declare dan Jeratan Hukum Positif

Sebenarnya apabila semua fihak sudah mengetahui dan bisa saling menghargai atas norma agama (ritual dan simbol-simbol), maka pelabelan halal tidak diperlukan lagi. Namun karena heteroginitas orang dalam hal pengetahuan, pemahaman, dan motivasi, maka pelabelan halal menjadi perlu dan bahkan harus. Persoalannya adalah apakah untuk menulis halal di dalam setiap kemasan produk itu harus selalu meminta izin?.

Untuk menjawab ini, menarik kiranya untuk menelaah UU No.8/1999 tentang perlindungan konsumen. Di dalam UU tersebut dikemukakan bahwa kewajiban pengusaha (Pasal 7 ayat adan b) yang antara lain :

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Selanjutnya di dalam Bab IV Pasal 8 , pengusaha dilarang :

  • tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  • tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukurahn yang sebenarnya;
  • tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  • tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa jasa tersebut;
  • tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan dan promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  • tidak mencantumkan tanggal kadarluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  • tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
  • tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  • tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Masyarakat sendiri, mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (Bab III Pasal 4 ayat a). Dengan melihat aturan main tersebut, maka sudah selayaknya apabila pengusaha berhati-hati dan bertanggung jawab atas proses dan produk yang dihasilkannya. Apalagi untuk kelalaian atas kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan oleh para produsen ini, mereka mempunyai kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (Bab III Pasal 7 ayat f); dan harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal IV ayat 9). Sedangkan sanksinya diatur di dalam Bab XIII Pasal 62 sebagai berikut :

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagimanadimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
3. Tehadap pelangaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Apabila para pengusaha memahami kewajiban dan larangan beserta sanksi-sanksinya, baik sanksi hukum maupun sanksi moral yang berupa rasa dosa, dampak ekonomis, psikologis, sosiologis baik terhadap dirinya sendiri, kegiatan usahanya, maupun terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan dan keagamaan secara keseluruhan maka permintaan untuk mendapat sertifikat halal itu tidak perlu.

Di dalam masyarakat madani, kesadaran moral setiap individu yang diwujudkan di dalam “self declare” dengan segala macam konsekwensinya, jauh lebih penting bila dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang ditempuh melalui regulasi atau perizinan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, fungsi pemerintah lebih banyak kepada pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha (Pasal 29 UU Perlindungan Konsumen) dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen (Pasal 30 UU Perlindungan Konsumen). Pengawasan ini, juga dilakukan oleh LSM dan anggota masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, bila sebuah perusahaan sudah menyatakan diri bahwa produk yang dihasilkannya itu halal dan menuliskan komposisi kandungannya, maka perusahaan tersebut seharusnya sudah mengetahui segala macam konsekwensi hukumnya. Selanjutnya pemerintah dan masyarakatlah yang melakukan pengawasan atas kehalalan tersebut. Dari sisi prosedur, selain kandungan dari produk, perusahaan harus pula melaporkan mengenai proses produksinya kepada pemerintah. Apabila terjadi kebohongan dari apa yang telah dinyatakannya, maka penegakan hukum secara konsekuen haruslah dilaksanakan.

Skala Usaha, Jenis Usaha dan Prosedur

Kalaupun sertifikasi halal ini terpaksa untuk terus dipertahankan, maka ada baiknya untuk membedakan skala usaha, jenis usaha dan prosedur untuk memperoleh sertifikat tersebut. Untuk kegiatan usaha yang berskala besar, yang menggunakan bahan baku dan melalui proses produksi yang complicated serta memiliki jangkauan pasar yang sangat luas atau menghasilkan produk yang akan dijadikan bahan baku/bahan tambahan bagi produk olahan, izin untuk mendapat sertifikat halal ini mungkin masih bisa diberlakukan. Sedangkan untuk UKM, yang skala usahanya kecil dan di dalam proses prduksinya diantaranya menggunakan produk dari perusahaan besar (seperti bumbu masak), maka yang perlu dilakukan adalah membuat pernyataan halal untuk produknya dan menuliskan komposisi dari produk yang dihasilkannya tersebut termasuk merk dagang dari komposisi (yang bersertifikat halal).
Untuk lembaga perizinan, kalaulah selama ini dianggap terlalu monopolistis (sehingga biayanya bisa lebih mahal) maka pengujian bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga lain yang dianggap kompeten. Untuk mempertaruhkan kredibilitas, lembaga-lembaga tersebut di dalam melaksanakan tugasnya sudah barang tentu, akan pula memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah dan moral yang berlaku. Peran pemerintah di dalam hal ini adalah memberikan pengawasan dan akreditasi terhadap lembaga-lembaga tersebut. Dengan adanya penyebaran kelembagaan yang melakukan analisa ini, maka pemberian izinpun bisa didesantrilasasikan pula (Ganjar Kurnia, 2008).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s